Proyek Kereta Api Cepat Trans Sumatera di Bangun Tahun Ini

BANDA ACEH - Dia jelaskan, jalur kereta api Trans Sumatera yang akan di bangun berada jauh dari jalur jalan nasional yang ada sekarang. Lintasannya mengambil jalur daerah sentra produksi pertanian dan perkebunan yang ada di bagian utara wilayah Aceh, mulai dari Seumadam, Aceh Tamiang sampai Kota Banda Aceh sepanjang 508 kilometer.

Perencanaan pembangunan jalur kereta api Trans Sumetera ini menggunakan perencanaan yang pernah dibuat oleh Perancis pada masa BRR." Ungkap Hasanuddin. Terkait dana tahap awal sebesar Rp 422 miliar, itu seluruhnya akan digunakan untuk pembebasan lahan. Tahap I, pernbebasan dimulai dari Kuta Blang (Aceh Utara) sampai Padang Tiji (Pidie). Panjang lintasan yang akan dibebaskan mencapai 91 kilometer dengan lebar sekitar 30 meter.

Hal ini dilakukan mengingat lintasan yang dibangun berupa dua jalur. "Ini merupakan jalur kereta api cepat. Kecepatanya mencapai 120 kilometer per jam. Karena itu, untuk menghindari kecelakaan, jalurnya dipindah ke bagian utara, dekat dengan areal pertanian,".jelas Hasanuddin.

Meski demikian, jalur kereta api yang akan dibangun nanti tetap terhubung dengan dengan jalan kereta api yang telah dibangun, yaitu jalur Krueng Geukuh, Bungkah-krueng Mane-Kuta Blang. Pemerintah akan membangun beberapa terminal, di antaranya di wilayah utara Krueng Geukueh atau Lhokseumawe, dan lainnya di daerah Kuta Blang. Dilihat dari anggaran yang dialokasikan.

Pemerintah Pusat lanjut Hasanuddin sudah sangat serius ingin menyelesaikan pembangunan jalan kereta api Trans Sumatera ini, yang ditargetkan selesai pada tahun 2019. "Sekarang tinggal kita bagaiamana meresponnya, terutama para bupati/wali kota, serta masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan," imbuhnya.

Harap Dukumngan Penuh Masyarakat

SEMENTARA itu, laporan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kasatker Balai Proyek Kereta Api Trans Sumatera, Abdul Kamal, saat ini sedang berlangsung tahapan pengukuran lahan. Hasilnya nanti akan diserahkan kepada Pemerintah Aceh untuk dibuatkan perencanaan pelaksanaan pembebasan tanah.

"Terkait masalah harga tanah nanti akan ditentukan oleh Tim lndependen Penaksir Harga Tanah. Ini sudah diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pemerintah," ujar Abdul Kamal. Ia menargetkan pengukuran tanah bisa diselesaikan secepatnya agar pelaksanaan pembebasan lahan bisa langsung dilakukan Pemerintah Aceh, Bupati dan BPN.

"Kasatker siap membayar jika sudah ada kesepakatan dengan masyarakat," tambah dia. Kepala Bidang Darat Dishubkomintel Aceh, Raidin Pinem, menimpali, proyek ini akan sangat membantu percepatan pembukaan daerah pertumbuhan diwilayah utara kabupaten/kota, serta memberi dampak ekonomi yang luas bagi kegiatan ekspor-impor komoditas.

"Biaya transportasi angkutan barang menjadi lebih efisien dan efektif. Sehingga harga barang yang akan di ekspor menjadi kompetitif. Karena itu, Dishubkomintel Aceh sangat berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat Aceh untuk membantu percepatan pelaksanaan pembebasan tanah," ujar Raidin Pinem.