BANDA ACEH – Angka
kematian bayi setelah melahirkan menunjukkan tren peningkatan di Aceh. Tahun 2013
tercatat ada 808 balita yang meninggal. Tahun 2014 jumlahnya naik menjadi 831 balita,
atau meningkat sebesar 3,4 persen.
Untuk menekan angka
kematian tersebut, Gubernur menginstruksikan Dinas Kesehatan Aceh agar membuat program
khusus. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr M Yani, kepada
Aceh-gayo.blogspot.com Selasa (21/3), di rumah pribadinya, Kompleks Perumahan RSUZA
(Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin) Banda Aceh. Turut mendampinginya Kepala Biro Humas
Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Ali Al Fatah.
Yani mengungkapkan,
dalam amanahnya Gubernur rneminta Dinas Kesehatan Aceh dan kabupaten/kota agar lebih
peka terhadap kasus kematian bayi di Aceh yang cenderung meningkat. "Gubernur
meminta dinas kesehatan membuat program khusus untuk mengatasi pertambahan kematian
bayi setelah persalinan tersebut," katanya. Sampai saat ini, dia sebutkan,
baru enam kabupaten/kota yang memiliki persentase kematian bayi yang rendah, yaitu.
Sabang 5 orang, Subulussalam 8 orang, Lhokseumawe 14 orang, Gayo Lues 15 orang,
Aceh jaya 16 orang, dan Aceh Tenggara 17 orang.
Sedangkan untuk masalah
kasus gizi buruk, kasus paling banyak terjadi di Kabupaten Aceh Besar (57 kasus),
disusul Pidie (47 kasus), dan Aceh Timur (28 kasus). Sementara kasus paling sedikit
terjadi di Sabang, yakni hanya 1 kasus, dan Banda Aceh 3 kasus.
Harus Konfrehensif
Terkait dengan pengurangan
angka kematian bayi dan gizi buruk, menurut Yani, harus dilakukan secara
konprehensif oleh seluruh dinas teknis terkait tidak hanya Dinas Kesehatan, tetapi
juga Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan
dinas lainnya.
Dikatakan, kasus
gizi buruk dan meningkatnya angka kematian bayi banyak terjadi di desa. Pertama,
karena rendahnya pengetahuan sebagian masyarakat terhadap manfaat gizi bagi ibu
hamil dan balita, kedua persoalan ekonomi dan pendapatan.
Karena itu program
penyuluhan akan pentingnya gizi bagi kesehatan ibu hamil, dan pemberian makanan
tambahan bagi ibu hamil dan balita perlu ditingkatkan. Peran utama katanya, ada
di pemerintah kabupaten/kota, dan ini bisa dilakukan dengan menggunakan dana otonomi
khusus kabupaten/kota.
Anggaran sedikit
Kepala Dinas
Kesehatan Aceh tersebut juga menyampaikan bahwa keberpihakan APBA dalam upaya peningkatan
gizi ibu hamil dan balita masih sedikit. "Kalau dilihat dari total pagu
anggaran kesehatan." memang besar, di atas Rp 1 triliun. Tapi begitu kita melihat
keberpihakannya masih sedikit, " ujarnya.
Contohnya pada tahun
2015 ini. Dari sumber APBA disebutkan hanya bisa dialokasikan Rp 3,4 miliar, karena
dana regional kesehatan Dinas Kesehatan Aceh habis terkuras untuk pembiayaan
program JKRA yang mencapai Rp 464 miliar.
Sementara
alokasi dari APBN lebih besar, mencapai Rp 6,7 miliar. Sehingga total anggaran untuk
program peningkatan gizi dan program pengurangan kematian bayi dan ibu tahun ini
hanya sebesar Rp 10,2 miliar.
No comments:
Post a Comment