BANDA ACEH – Anggota
DPD RI Perwakilan Aceh, Ghazali Abbas Adan memuji dan mengapresiasi Pemko Banda
Aceh yang sudah tujuh kali berturut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
da]am mengelola keuangan dan pemerintahan.
Ghazali menyampaikan
hal ini saat menjadi narasumber pada sosialisasi empat pilar kebangsaan (Pancasila,
UUD NKRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) di lantai empat aula Pemko
BandaAceh Kamis (23/4). Acara tersebut diselenggarakan oleh Yayasan Admin Aceh (YAA).
Atas nama anggota DPD RI saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi- tingginya
kepada Pemko Banda Aceh atas prestasi ini.
Pemerintah Aceh
saja belum mendapatkan gelar WTP tersebut, akan tetapi Pemko Banda Aceh sudah meraihnya
tujuh kali berturut-turut, " kata Ghazali Abbas, seperti dikutip dalam siaran
pers yang diterima Aceh-gayo.bogspot.com kemarin. Keberhasilan ini, lanjut Ghazali
Abbas tidak terlepas dari sosok pemimpinnya yang mampu mengelola pemerintahan dengan
transparan dan bijaksana. Selain itu juga ada kerja sama yang baik antara
legislatif dan eksekutif. Dulunya oleh Wali Kota, Mawardi Nurdin yang sudah
meninggal pada 8 Februari 2014 dan sekarang dilanjutkan oleh Illiza Sa'adudin Djamal.
"Pemerintah
kabupaten kota lain di Aceh yang belum mendapatkan WTP ini, mestinya meniru dan
berguru kepada Pemko Banda Aceh mengenai cara kerja pemerintah mengelola keuangan,"
sambung Ghazali Abbas. Terkait pelaksanaan sosialisasi empat pilar kebangsaan ini,
Ghazali Abbas Adan mengungkap bahwa acara tersebut merupakan amanah negara yang
harus mereka laksanakan ketika pulang ke daerah pernilihan masing-masing.
Salah satu tujuannya
untuk mendapat berbagai masukan dan saran dari masyarakat. Ketua Yayasan Adnin Aceh,
Dr Hasanuddin Yusuf Adan MA M.CL dalam laporannya mengatakan selain Ghazali
Abbas Adan, narasumber lainnya dalam sosialisasi ini adalah Dr M Nur Rasyid SH MH
(Dosen Fakultas Hukum Unsyiah) dan Yarmen Dinamika (Redaktur Pelaksana Harian Aceh-gayo.bogspot.com
Indonesia). "Acara ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari Pemerintah
Kecamatan, Pemerintah Desa, Ormas, OKP, Mahasiswa, media dan perwakilan perempuan,"
tutup Hasanuddin.
No comments:
Post a Comment