Alat Rontgen Sudah Bisa di Gunakan Kembali

BIREUEN – Peralatan rontgen di ruang radiologi RSUD Bireuen yang rusak sejak lima hari lalu, Jumat (16/1) siang berhasil diperbaiki, Hasil itu didapat setelah teknisi rumah sakit tersebut sejak tiga hari lalu bekerja keras memodifikasi spare part yang rusak pada mesin procesing pencuci film. Namun, pihak rumah sakit tidak bisa memastikan berapa lama alat yang di perbaiki tersebut akan bertahan atau dapat digunakan.

"Dengan sudah bisa diperbaikinya alat itu, rontgen di ruang radiologi sudah berfungsi kembali dan bisa rnelakukan rekam medis terhadap pasien seperti biasa. Kami sudah melakukan ujicoba dan untuk sementara bisa berfungsi seperti sebelumnya," ujar Kabid Penunjang Medis RSUD Bireuen, dr Zulkarnaen Adam kepada Aceh-gayo.blogspot.com kemarin.

Untuk mengantisipasi kerusakan lagi, menurutnya, pihak rumah sakit sejak tiga hari lalu sudah memesan spare part tersebut ke Korea dan diperkirakan akan tiba di Bireuen dalam beberapa minggu ke depan.

Seperti diberitakan kemarin, alat rontgen RSUD Bireuen rusak sejak empat hari lalu. Akibatnya. Pasien tidak bisa melakukan perekaman medis. Rumah sakit itu berencana untuk bekerjasama dengan rumah sakit swasta di Bireuen.

Bahas Program kerja

Secara terpisah, semua kepala puskesmas di Bireuen, 15-16 Januari 2015 mengikuti rapat kerja awal tahun di Aula Dinkes Bireuen. Dalam kegiatan tersebut antara lain dibahas program kerja puskesmas tahun ini dan mengevaluasi hasil kerja tahun lalu.

Kadiskes Bireuen, dr Arnir Addani M Kes meminta semua puskesmas di kabupaten itu untuk memaksimalkan peran dan pelayanan kepada warga serta memantau dan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Puskesmas (BOK), dana Jaminan Kesehatan Nasional, dan dana APBK sebagaimana mestinya.

Ia juga meminta kepala puskesmas tidak saja melayani pasien, tapi juga melakukan hal lain seperti mengamati berbagai jenis penyakit, lalu mendata dan menangani sebaik mungkin agar kualitas penanganan kesehatan di Bireuen lebih baik dari sebelumnya.

"Setiap Puskesmas memperoleh dana BOK 70 juta rupiah per tahun, kemudian dana JKN menurut kegiatan pelayanan dan jumlah penduduk yang berobat. Sedangkan dana APBK untuk kebutuhan rutin seperti gaji. "Setiap Puskesmas kita harapkan dapat melaksanakan berbagai program kesehatan dan memantau gangguan kesehatan yang dialami warga untuk memudahkan penanganan, " pungkasnya.